Fasilitator Perencanaan Strategis (Renstra)

Standar

Salah satu jenis perencanaan yang pernah populer di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah perencanaan strategis (renstra) untuk menyusun program 3 atau 5 tahun. Sedangkan untuk tahunan biasanya dilakukan evaluasi dan perencanaan (evaperca) tahunan.

Tapi, itu dulu, saat funding masih bermurah hati memberi dana program kepada LSM dengan komitmen jangka panjang. Sekarang Indonesia asudah dianggap lebih maju, sehingga funding pun banyak berkurang.

Dulu, kalangan LSM seringkali mencari “fasilitator resntra” dari LSM lainnya karena biasanya forum seperti itu membutuhkan “orang luar” agar bisa obyektif, berjarak, dan netral. Kalau fasilitatornya dari dalam lembaga sendiri, maka ybs. tidak luput dari keterlibatan dalam masalah dan perdebatan gagasan yang biasa muncul hangat di dalam forum renstra.

Maklum, renstra adalah forum yang sering dilakukan dengan melakukan analisis SWOT dan kemudian penentuan isu strategis ke depan serta perumusan ulang visi/misi lembaga bila dianggap perlu. Buat orang LSM yang gemar berdebat “ideologi” tentunya ini forum yang sengit.

Fasilitator renstra ini pekerjaan yang lumayan “prestise”, menantang tapi menyenangkan. Sebab kita memfasilitasi sebuah proses yang dihadiri oleh Direktur sampai seluruh jajaran petugas lapangan (fasilitator masyarakat) termasuk kader-kader. Bahkan kalau di lembaga saya, mitra-mitra inti pun diundang di dalam forum renstra.

Rasa-rasanya sih sekarang ini sudah jarang mendengar LSM mengadakan renstra. Apalagi dengan banyaknya LSM berbentuk Perkumpulan, lebih sering digunakan kata Kongres sebagai forum pertemuan.

***

Istilah renstra saat ini mengemuka di kalangan pemerintah dengan adanya regulasi perencanaan (musrenbang) yang mewajibkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana program 5 tahun (renstra) dan rencana kerja (renja) tahunan.

Awal bergulirnya otonomi daerah, istilah renstra ini digunakan untuk pemerintah daerah. Sehingga muncul dokumen renstra kabupaten/kota. Belakangan, terjadi perbaikan. Untuk kabupaten/kota dokumen rencana dibagi dalam dokumen 20 tahunan yang disebut Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen 5 tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan dokumen tahunan yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).  Sedangkan dokumen renstra adalah istilah untuk dokumen rencana 5 tahun di SKPD-SKPD  yang menjabarkan RPJMD menjadi dokumen rencana lembaganya masing-masing.

Mengapa istilah untuk dokumen rencana itu berbeda? Mengapa dokumen renstra digunakan untuk SKPD, sedangkan RPJMD digunakan untuk pemerintah daerah, padahal keduanya sama-sama program 5 tahun?

Renstra merupakan istilah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga dan bersifar internal lembaga itu, meskipun prosesnya juga partisipatif (melibatkan stakeholders pentingnya). Dalam renstra, stakeholder (publik) dianggap eksternal, yaitu pihak luar yang merupakan klien atau penerima pelayanan dari lembaga. Klien dilibatkan karena pengguna layanan akan menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya apa.  Sesuai namanya, SKPD merupakan perangkat pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan.

Sementara, perencanaan RPJMD oleh pemerintah daerah merupakan perencanaan publik yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang ada di wilayah pemerintahan yang menyusun rencana tersebut. Dalam perencanaan RPJMD, masyarakat dianggap internal dan bagian dari pemerintahan yang menyusun rencana tersebut. Hal ini berlaku juga dengan desa sebagai unit pemerintahan otonom. Desa memiliki dokumen RPJM desa (5 tahun) dan RKP Desa (tahunan).

Begitulah perbedaan konsep renstra (5 tahun) SKPD dengan perencanaan jangka menengah (juga 5 tahun) pemerintah daerah.

LSM sebagai lembaga juga menyebut perencanaan 5 tahunnya dengan istilah renstra. Ada juga yang melakukan renstra per 3 tahun.

***

Seperti apakah metodologi renstra yang diterapkan oleh lembaga pemerintah? Nampaknya masih perlu pengembangan.

Kalau kalangan LSM sih biasanya kreatif mengembangkan metodologi renstranya. Kalaumengundang fasilitator dari luar, rancangan metodologi renstra itu biasanya dinegosiasikan. Berbagai sumber rujukan tentang metodologi renstra, dikembangkan sendiri jadi metodologi yang dibutuhkan oleh lembaganya. Campur-campur.

Seorang fasilitator renstra harus mengakomodir kebutuhan organisasi/lembaga sehingga harus mempelajari dahulu dokumen-dokumen renstra terdahulu, laporan program, struktur organisasi dan budaya lembaga tersebut. Mewawancarai pimpinan lembaga dan manajer (koordinator) program mengenai dilakukan dalam rangka mengembangkan proses dan metode renstra yang tepat. Secara umum metodologi renstra itu biasanya terdiri dari:

  • Mereview mandat dan misi organisasi
  • Analisis Lingkungan Internal – Eksternal
  • Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
  • Analisis SWOT – kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
  • Mengidentifikasi isu stretegis organisasi.
  • Menciptakan Visi Masa depan.
  • Menyusun kerangka logis 5 tahun.
  • Menyusun rencana kerja tahunan.

Perkembangan selanjutnya, muncul metodologi yang lebih futuristik seperti Future Search Conference dan Appreciative Inquiry dengan hasil berupa Skenario Masa Depan dan Impian Masa Depan yang ingin dibangun organisasi. Weee, tapi metodologi seperti ini biasanya dipatenkan di Amerika sana.  Fasilitatornya harus bersertifikat. Hanya saja, kita sering memodifikasinya jadi metodologi campur-campur saat merancang metode renstra yang dibutuhkan.

***

Apa perbedaan renstra yang dilakukan oleh LSM dengan yang sekarang ini menjadi praktek di pemerintah? Setahu saya sih renstra itu diterapkan oleh  LSM dengan “ideologi” dan pendekatan partisipatif. Lembaga membangun bersama visi/misi, prinsip organisasi dan program yang akan dikembangkan 5 tahun ke depan. Bukan seorang direktur sendiri di belakang meja yang menyusunnya.

Sedangkan pemerintah menyusun renstra karena amanah regulasi yang menyebutkan bahwa pendekatan perencanaannya merupakan kombinasi dari pendekatan partisipatif, bottom-up, top-down, teknokratis, dan politis. Pendekatan politis, artinya renstra SKPD (misalnya Dinas Kesehatan) tidak boleh keluar dari visi/misi Bupati yang ada di dalam dokumen RPJMD. Sedangkan pendekatan bottom-up, berarti harus mengakomodir persoalan dari bawah melalui mekanisme musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Pendekatan top-down karena SKPD harus bisa menjabarkan RPJMD.  Sedangkan pendekatan partisipatif adalah diselenggarakannya Forum SKPD yang membahas draft rencana program SKPD bersama stakeholdernya.

Siapa fasilitator renstra pemerintah (SKPD-SKPD)? Kalau tidak dari internal SKPD itu sendiri, biasanya pemerintah menggunakan fasilitator independen dari kalangan perguruan tinggi maupun LSM.

Tapiiii…. masih banyak daerah yang belum menyusun dokumen renstra ini dengan proses dan hasil yang bagus. Masih menggunakan konsultan individu untuk mengerjakan (membuat) dokumen tersebut.

Metodologi renstra yang sangat partisipatif  ala LSM sekarang perlu dikembangkan oleh pemerintah yang seringkali masih menyusun dokumen renstra dan renjanya dengan proses kurang partisipatif. Tentunya partisipatif ala pemerintah berbeda karena dikombinasikan dengan pendekatan-pendekatan lain seperti yang disebutkan di atas.

***

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s