Panduan Fasilitasi Musrenbang

Standar

Sejak diberlakukannya UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bergulir mekanisme dan proses perencanaan partisipatif yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) dan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) merupakan dua jaringan yang berkecimpung dalam penguatan otonomi daerah dan desa.

Selain terlibat dalam penyusunan UU 32/2004 yang menjadi ‘biang’ dari UU Otonomi Daerah serta turunannya, FPPM juga mengembangkan paket buku panduan fasilitasi musrenbang untuk memperkuat kapasitas pelaku perencanaan (musrenbang). Berikut hanya ditautkan buku musrenbang tingkat desa. Seperti yang dipaparkan dalam tulisan ini, musrenbang desa menggunakan Metode ZOPP dan PRA mengacu pada Permendagri No. 66/2007.

Panduan Musrenbang Desa (FPPM)

cover_panduan musrenbang desa (fppm)

cover_panduan musrenbang kelurahan (fppm)

 
cover_panduan musrenbang kecamatan (fppm)

 

 

 

 

 

 
cover_panduan forum skpd (fppm)cover_panduan musrenbang kabkota (fppm)

 

 

Metode Ziel Orienterte Project Planing (ZOPP)

Standar

Nah, ketemu…. File materi tentang Metode ZOPP yang saya punya dari GTZ Jerman.Saking jadulnya materi ini masih berbentuk teks untuk diprint dan dicopy ke atas Overhead Transparansi (OHT). Saya juga punya hardcopy modul pelatihannya, tapi sudah hilang dipinjam teman….

Silakan unduh materi berupa kumpulan OHT berikut ini: Metode ZOPP (GTZ Jerman)

OHT merupakan trend media presentasi di tahun 1990-an ke belakang dengan menggunakan alat tayang yang disebut Overhead Projector (OHP). Saya masih ingat pada masa itu kalau menjadi fasilitator/pelatih, pasti membawa bekal OHT yang sudah siap dengan materi paparan di dalamnya dan juga membawa satu kotak OHT kosong dengan satu set bolpoint OHT berbagai warna yang akan diisi materi paparan sesuai kebutuhan proses fasilitasi.

Waaah, era OHT dan OHP sudah berlalu. Kedua benda ini ibarat Dinosaurus yang sudah punah dimakan jaman…. digantikan oleh era Power Point Transparansi (PPT) dan LCD Projector….

***
MENGENAL METODE ZOPP

Metode ZOPP merupakan salah satu metode berbasis penggunaan metaplan yang saya kenal sejak tahun 1990-an dari GTZ Jerman.

Tulisan tentang Metaplan dapat dilihat di sini.

Jadi, sampai tulisan ini, saya telah memperkenalkan tiga (3) metode berbasis metaplan, yaitu:

  • Metode Future Search Conference (FSC) atau diterjemahkan dalam tulisan menjadi: Lokakarya Menggagas Masa Depan.
  • Metode Visualisation in Participatory Programmes (VIPP ) yang dapat dibaca di sini.
  • Metode Ziel Orienterte Project Planing (ZOPP) atau Bahasa Inggrisnya Objective Oriented Project Planning (OOPP) atau Metode Perencanaan Proyek Berorientasi Tujuan yang dipaparkan dalam tulisan ini.

Metode ZOPP dikembangkan oleh GTZ Jerman, sebuah organisasi yang banyak membantu Negara berkembang melalui program pembangunan dengan dana dari Pemerintah Jerman. Metode ZOPP memang secara sengaja dikembangkan untuk menjadi metodologi program/proyek bantuan pemerintah Jerman di berbagai Negara mitra, diujicobakan sejak tahun 1975-an dan kemudian pada tahun 1980-an disusun sebagai metode ZOPP.

Metaplan, VIPP dan ZOPP dikembangkan orang Jerman, sedangkan FSC dikembangkan di Amerika tetapi berbasis metode metaplannya orang Jerman juga.

Meskipun teman saya bilang orang Jerman itu senang menggunakan metode yang ‘bodo proof’ (kebal sama orang yang bodo saking rinci dan ketatnya prosedur dan teknik mengerjakannya), tapi saya tetap senang dengan ketelitian dan ketelatenan orang Jerman yang membuat sebuah metode begitu sistematis, rinci dan rapi…. Semua tahap atau langkah akan langsung menghasilkan dokumentasi berupa visualisasi berbasis kartu-kartu metaplan…. Ringkas dan padat informasi!

Kita tinggal mengembangkan narasinya untuk menjelaskan proses pembuatannya serta penjelasan dari hasil-hasil visualisasi tersebut…. Selain itu, metode ZOPP memang dibuat sederhana buat ‘kita-kita’ yang tidak memiliki latar belakang pendidikan perencanaan….

Orang perencanaan (atau ilmu perencanaan) itu kan untuk orang ‘pinter-pinter’ (multidisiplin) yang kelihatannya sulit apalagi kalau memformulakan segala sesuatunya dengan rumus supaya akurat dan terukur…. Kalau metode ZOPP tidak begitu karena filosofinya partisipatif sehingga dalam setiap tahap dan langkah yang penting adalah proses dan adanya penetapan kesepakatan dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam forum perencanaan…. Metode ini dapat melibatkan peserta yang awam tentang metodologi perencanaan yang kalau dikerjakan oleh konsultan atau pakar menjadi sangat akademik atau teknokratis….

Asalkan istilah-istilahnya dijadikan bahasa lokal, metode ini pun dapat diterapkan oleh organisasi di tingkat masyarakat….

Pada materi OHT di atas, metode ZOPP dilaksanakan sampai penyusunan Matriks Perencanaan Proyek (MPP) berbentuk tabel yang merupakan kerangka logis program dalam jangka waktu tertentu (biasanya 3 tahun atau 5 tahun). Kalau dalam prakteknya, table MPP kemudian akandijabarkan menjadi Rencana Kerja Operasional (RKO ) yaitu tabel kegiatan yang akan dilaksanakan per tahun. Jadi, kalau MPP-nya 3 tahun maka akan disusun 3 buah RKO, kalau 5 tahun maka akan disusun 5 buah RKO.

Secara garis besar, tahap-tahap perencanaan dengan metode ZOPP adalah sebagai berikut:
1. ANALISIS KEADAAN
• Analisis Permasalahan: Identifikasi Masalah, Analisis Pohon Masalah
• Analisis Tujuan: Transformasi Pohon Masalah menjadi Pohon Tujuan
• Analisis Alternatif (Kegiatan Solusi)
• Analisis Peran
2. PERANCANGAN PROYEK
• Penyusunan Matriks Perencanaan Proyek (MPP)
• Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO)
• Penyusunan Kalender Kegiatan

***

CIRI METODE ZOPP

Salah satu ciri metode ZOPP yang menarik adalah diterapkannya dalam sebuah forum perencanaan partisipatif, jadi langkah-langkah di atas tidak dilakukan oleh sebuah tim kecil di belakang meja, melainkan dalam sebuah forum dengan dipersiapkan dan dikelola oleh sebuah tim fasilitator. Peran tim pemandu atau tim fasilitator adalah membantu peserta untuk bisa melaksanakan setiap tahap dan menyepakati hasil dari setiap tahap melalui proses diskusi.

Siapa peserta forum perencanaan ini? Bila perencanaan ini dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka pesertanya adalah seluruh jajaran personil, mulai dari pimpinan/direktur sampai ke fasilitator masyarakat (Petugas Lapangan), bahkan juga fasilitator lokal atau kader masyarakat. Kalau pengalaman saya di LSM saya, sejumlah lembaga mitra kunci bahkan dilibatkan dalam forum perencanaan ini.Suasana diskusi selalu hangat, setara dan seringkali cukup sengit.

Awalnya mitra-mitra terkejut bahwa mereka boleh hadir dalam sebuah forum internal LSM yang secara mendalam dan terbuka membahas berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi lembaga…. Perlu diingat suasana pada 1990-an sampai 2000-an, masih banyak LSM yang sangat paternalistik dan tidak kalah sentralistiknya dengan rejim Orde Baru (hahaha)…. Namun forum partisipatif ini kemudian justru ‘ditiru’ oleh LSM-LSM lain karena keterbukaan semacam ini merupakan bentuk akuntabilitas dan juga berarti menunjukkan kesiapan lembaga untuk selalu memperbaiki organisasi dan programnya sehingga justru akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan banyak pihak kapada lembaga kita….

Kalau Metode ZOPP diaplikasikan sebagai proses perencanaan kolaboratif di sebuah jaringan atau forum multipihak, tentunya pesertanya adalah berbagai lembaga yang menjadi partisipant jaringan tersebut dalam menyusun program jaringan….. Proses partisipatif seperti ini akan sangat membantu berkembangnya dukungan dan komitmen antar lembaga untuk menjalankan program bersama ini….

Seingat saya, untuk menjadi fasilitator metode ZOPP itu harus bersertifikat…. Namun kenyataannya, metode ini menyebar luas begitu saja di Indonesia meskipun tidak diberi label ZOPP…. Apalagi Metode ZOPPnya juga sudah dimodifikasi dan ‘dirakit’ ulang dengan mencampurkannya menggunakan berbagai metode lain sehingga tidak lagi Metode ZOPP yang baku….

***

TEKNIK PENGGUNAAN METAPLAN DALAM METODE ZOPP

Setiap tahap-tahap proses perencanaan di atas akan langsung didokumentasikan dengan menggunakan bantuan metaplan. Pada saat mengidentifikasi masalah, semua peserta dapat menuliskan masalahnya di kartu-kartu metaplan sebanyak mungkin yang dapat diingatnya dan kemudian ditempelkan di dinding/papan tulis. Pemandu kemudian akan mengajak peserta menyepakati seluruh masalah tersebut dan mendiskusikan keterangannya.Visualisasi pengumpulan masalah terserah kesepakatan dan kreativitas bersama.Bisa dikelompokkan ber dasar tema. Bisa disusun menjadi bentuk visual yang kreatif, menarik, dan informatif.

Sumber: RD.

Sumber: RD.

Sumber: RD.

Sumber: RD.

Kartu-kartu masalah di atas kemudian dijadikan bahan untuk membuat “Pohon Masalah” yang disusun dari kartu-kartu masalah.Karena itu, penting dalam proses ini untuk menyepakati teknik seleksi masalah utama yang akan dikaji lebih lanjut dengan visualisasi “Pohon Masalah” apabila kartu masalah yang terkumpul sangat banyak.Kita bisa membuat “Pohon Masalah” berukuran raksasa bila kartu-kartu masalah yang digunakan sangat banyak. Bisa juga membuat “Pohon Masalah” berdasarkan tema.

Visualisasi “Pohon Masalah” itu kemudian dibuat “saudara kembarnya” yaitu “Pohon Tujuan” yang merupakan perubahan redaksi setiap kalimat negatif di dalam kartu masalah menjadi kalimat positif berupa tujuan yang merupakan kebalikan dari masing-masing kalimat masalah tersebut.

Sebelum MPP dibuat dalam bentuk tabel di dalam file komputer, kita dapat menyusunnya dengan menggunakan kartu-kartu metaplan sesuai dengan komponen MPP. Penggunaan kartu metaplan dalam penyusunan MPP ini selain melibatkan semua orang, juga memudahkan dalam melakukan koreksi secara bersama.

Tabel MPP

Apa yang diperlukan untuk melakukan tahap-tahap metode ZOPP di atas? Kita membutuhkan tim fasilitator yang sabaaaar sekaligus dinding yang cukup luaassss untuk membuat setiap visualisasi…. Karena itu, tim fasilitator ZOPP sejak persiapan sudah mensyaratkan pemilihan ruangan yang mendukung penempelan poster-poster metaplan yang banyak….

Visualisasi yang dibuat dengan menyusun kartu-kartu metaplan di atas kertas flipchart/plano. Berhubung visualisasinya besar-besar, kertas flipchart/planonya pun harus disambung-sambung agar bisa menjadi media tempel yang dapat menampung visualisasi tersebut…..

Berdasarkan pengalaman, forum perencanaan partisipatif seperti ini akan dilakukan selama 3-5 hari dengan keterlibatan seluruh personil lembaga sehingga kantor biasanya juga tutup dulu dan kegiatan dilakukan di luar kota…. sambil refreshing….

***

PENERAPAN METODE ZOPP DI INDONESIA

Metode ZOPP sangat populer di Indonesia karena berbagai lembaga donor dan LSM internasional juga menerapkannya dalam berbagai program bantuan di Indonesia terutama dengan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat.Sama seperti Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yang sangat populer di Indonesia karena hampir semua lembaga donor menjadikannya syarat metodologi yang dipergunakan dalam proposal kerjasama oleh kalangan LSM. Metode ZOPP ini tentu saja mudah diterima kalangan LSM yang memang menyukai proses-proses partisipatif dan kolaboratif….

Contoh penerapan Metode ZOPP yang sudah diadaptasi/dimodifikasi oleh kalangan LSM, dapat dilihat pada tulisan berikut: Panduan Fasilitasi Renstra.

Contoh penerapan Metode ZOPP yang sudah diadaptasi/dimodifikasi olehjaringan/forum multipihak, dapat diunduh di sini: PANDUAN perencanaan kawasan (KPMNT). Pada tulisan, ini sudah dikembangkan teknik dan alat bantu dalam merumuskan visi, misi, isu strategis, strategi program, format MPP dan RKO yang akan diisi dalam kelompok, kemudian disepakati dalam pleno sehingga keseluruhan rumusan benar-benar berasal dari pemikiran bersama, bukan oleh satu-dua orang saja.

GTZ Jerman tidaklah bekerja dalam jangka waktu pendek untuk bisa menularkan proses dan mekanisme perencanaan partisipatif ini ke Pemerintah Indonesia. Selain itu, dukungan dari semua donor dan lembaga internasional lain yang bekerja di Indonesia juga turut berperan dalam menyebarluaskannya.Saya ingat, lembaga internasional FADO (sekarang bernama VECO) di Bali sangat intensif menerapkan Metode ZOPP dikombinasikan dengan Metode PRA (disebut juga ZOPP Marries PRA!).

Baik ZOPP maupun PRA kemudian diterapkan dalam skala nasional dalam mekanisme dan proses perencanaan desa yang disebut musyawarah pembangunan tingkat dusun (musbangdus) dan musyawarah pembangunan tingkat desa (musbangdes) yang berlaku di era Orde Baru. Modul perencanaan (ZOPP-PRA) yang dikembangkan Ditjen PMD Depdagri atas dukungan GTZ Jerman saat itu disebut Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) diterapkan di seluruh Indonesia. Setelah reformasi dan otonomi, kemudian berlaku yang disebut musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) berdasar Permendagri No.66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Permendagri ini memuat proses perencanaan desa yang sama saja dengan P3MD.Saya masih punya soft file modul P3MD ini karena diundang dalam beberapa lokakarya penyusunannya. Waktu itu, memasukkan proses partisipatif bagaikan mengundang hantu yang pastinya banyak pihak tidak sudi menerima….. Lokakarya membahas dan merevisi draft modul ini menjadi sangat sengit sampai gebrak-gebrak meja segala tuh orang Jerman yang satu…. Saya kena semprot juga karena kebagian memfasilitasi sesi yang hasilnya membuat dia tidak puas…. Hahaha. Bikin modul sampai segitunya….

Silakan klik ini: Participtory Rural Appraisal di Permendagri 66/2007.

Panduan fasilitasi musrenbang desa yang merupakan operasionalisas Permendagri No.66 Tahun 2007 tersebut dikembangkan antara lain oleh Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat(FPPM) merupakan metode perencanaan yang mengadopsi Metode ZOPP dengan Metode PRA. Silakan unduh di web FPPM berikut ini:http://www.desentralisasi.net

Kalau webnya sudah mati, silakan unduh di sini: Paket Panduan Fasilitasi Musrenbang.

***

Penggunaan metode ZOPP di Indonesia ini sudah berlangsung puluhan tahun di kalangan lembaga program pembangunan dan pengembangan masyarakat di Indonesia. Dan masih berlangsung sampai sekarang di seluruh Indonesia dengan berlakunya perencanaan desa yang mengadopsi Metode ZOPP dikombinasikan dengan Metode PRA.

Banyak sekali yang menggunakan metodologi dalam Permendagri No.66/2007 tapi tidak mengenal metode ZOPP dan PRA yang menjadi sumber asalnya. Perjalanan metodologi ini mulai dari diperkenalkan oleh GTZ dan dikembangkan di Indonesia di masa yang masih tabu dengan proses partisipatif sampai diadopsi ke dalam regulasi perencanaan masyarakat di masa sekarang ini yang sudah terbiasa dengan proses partisipasi, itu merupakan perjalanan puluhan tahun….

***

Metaplan Itu Kuno???

Standar

Seorang teman yang sudah belasan tahun menjadi fasilitator dan pelatih (trainer) suatu ketika menghadapi sebuah forum dengan para peserta yang tidak mengindahkan forum tapi lebih asyik memperhatikan layar laptop atau gadgetnya masing-masing.

Benar-benar menyebalkan!

Teman saya itu pun menulis status di fesbuknya bahwa mungkin saat ini harus memfasilitasi dengan menggunakan media berbasis teknologi web dan internet agar lebih menarik.

Menurut saya, memakai teknologi apa pun sebuah fasilitasi tidak akan menarik kalau sebuah forum (seminar, lokakarya, pelatihan, forum, dan sebagainya) tidak bernilai.

Sesederhana apa pun cara fasilitasi selalu akan berenergi bila bernilai. Kecuali Anda memang punya spesialisasi sebagai fasilitator ‘doger monyet’. Ini istilah teman fasilitator saya yang lain untuk sebuah forum yang sifatnya hanya ‘pertunjukkan’.  Sebuah show.

Itu sebabnya sebuah forum dengan masyarakat tidak membutuhkan apa pun selain tujuan yang jelas dan nilai yang baik.

***

MEMANGNYA ANDA TAHU, METAPLAN ITU APA?

Apakah Anda sudah jemu dengan salah satu teknologi fasilitasi yang sudah berusia puluhan tahun yang disebut sebagai ‘metaplan’?  Secara itu sudah terlalu rutin dipakainya…. Tapi memangnya Anda sudah tahu metaplan itu apa, selain hanya sekedar kebiasaan saja menggunakannya… Saya bertemu juga dengan para fasilitator yang menyepelekan metaplan dengan menggunakannya secara asal….

Metaplan itu sering diartikan dua cara.

Pertama, metaplan sebagai metode/teknik fasilitasi dengan menggunakan media kartu berbagai warna untuk mengumpulkan, mendiskusikan, dan mengembangkan gagasan atau pendapat, serta menyepakati berbagai hal. Metaplan dikembangkan pertama kali oleh orang Jerman bernama Eberhard Schnelle.  Tidak heran karena orang Jerman itu memang disiplin, rapi dan sistematis ya….

Saya mengenal penggunaan metaplan sebagai metode/teknik yang sistematis dari sahabat saya Birgit Kerstan yaitu metode perencanaan berbasis tujuan yang terkenal dengan nama metode ZOPP (saya tidak pernah hafal kepanjangannya yang berbahasa Jerman). Birgit dari lembaga GTZ Jerman yang merupakan sebuah LSM Internasional yang sudah sangat lama bekerja di Indonesia dan memiliki kultur lembaga pembelajaran.  Rapat dan pertemuan seperti forum evaluasi di GTZ itu sangat partisipatif, seperti di lembaga saya….  haha

Kedua, metaplan sebagai media visual yang dikembangkan secara partisipatif oleh peserta sendiri dengan menggunakan berbagai bentuk kartu sehingga materi diskusi itu berasal dari pengalaman dan pengetahuan semua partisipant untuk dikaji dan dijadikan pembelajaran dan dikembangkan lebih lanjut menjadi program/kegiatan. Berikut ini adalah bahan bacaan (handout) tentang media metaplan untuk peserta pelatihan fasilitasi yang sudah lumayan jadul, tapi ya pengertian metaplan kan masih sama saja…. Pengertian di lembaga saya lebih yang kedua, yaitu metaplan itu sebagai media visual berbasis kartu yang dikembangkan dalam proses fasilittasi dengan metode/teknik fasilitasi partisipatif.

Ah, sama saja toh pengertian pertama dan kedua….

Metaplan berkembang untuk bidang pembelajaran dan pengembangan organisasi baik di kalangan pembangunan (pemerintah maupun non-pemerintah) dan perusahaan yang memiliki kultur partisipasi dan transparansi  sehingga penguatan kapasitas harus merupakan modu organisasi baik dalam bentuk proses sharing learning maupun program belajar lain. Pastilah konsep payungnya partisipasi dalam good governance atau good corporate governance, silakan saja baca sendiri kenapa partisipasi menjadi trend juga di kalangan bisnis….

***

MENGAPA (MASIH) MENGGUNAKAN METAPLAN?

Hahaha, masih memfasilitasi pakai metaplan? Kuno amat. Mungkin ada yang berpendapat begitu.

Tapi kenyataannya sampai sekarang fasilitasi dengan basis metode/teknik metaplan ini ya masih bertahan. Hebatnya, para fasilitator profesional dapat menyediakan jasa merancang metode dan memfasilitasi forum besar (peserta banyak) dengan mendayagunakan kartu-kartu metaplan ini….

Coba lihat situs organisasi bernama Metaplan yang merupakan lembaga konsultan organisasi yang didirikan oleh si pencipta metaplan Eberhard Schnelle di Jerman sejak tahun 1972!!  Organisasi ini menyediakan jasa fasilitasi forum berbasis metode/teknik metaplan khususnya untuk kalangan perusahaan. Metaplan sekarang berada di 4 negara yaitu Amerika, Jerman, Perancis dan Swedia.

Berikut web Metaplan Amerika: www.metaplan.us

Kenapa sebuah organisasi (perusahaan) perlu metaplanner team untuk menyiapkan dan mengelola sebuah forum? Klik ini: Metaplan – Shared Understanding, Shared Commitmen.

Salah satu yang ditawarkan di situs ini adalah fasilitasi virtual  (virtuall facilitation) dengan menggunakan web. Ini contoh bahwa metaplan tidak kuno dan kalaupun dipercanggih menjadi virtual, namun versi manual pada dasarnya tetap merupakan teknik fasilitasi yang masih bermanfaat pada forum tatap muka.  Para fasilitator metaplannya ada yang bergelar professor, doctor, PhD, dan MBA.

Kalau saya sih suka mondok di kantor, jadi bergelar doktor juga hahaha….

***

PENERAPAN METAPLAN

Penerapan metaplan dalam pelatihan, itu biasalah. Forum ini ukurannya kan kecil (maksimal 25 orang). Sedangkan penerapan dalam lokakarya, seminar dan forum meeting yang berukuran lebih besar, itulah tantangannya.

Penggunaan metaplan menjadikan lokakarya dengan jumlah peserta banyak menjadi lebih interaktif. Perhatikan tayangan lokakarya yang dirancang dan dipandu oleh ‘para fasilitator metaplan’ (metaplanners) berikut. Klik ini: Metaplan: Workshop Impressionen.

Jadi, metaplan tidak pernah kuno.  Karena dalam ilmu komunikasi pun dikatakan bahwa komunikasi interpersonal itu tidak dapat digantikan ‘energinya’ dengan komunikasi menggunakan perantara teknologi. Apalagi kalau forum kita dimaksudkan untuk membangun dinamika kelompok, kekompakan tim (team building), dan kepemimpinan. Visualisasi merupakan ciri dari metaplan. Kartu-kartu metaplan disusun menjadi visualisasi informasi yang efisien dan efektif dalam membangun proses partisipatif dalam bentuk “poster-poster metaplan”.

Walau penggunaan metaplan secara manual tidak bisa digantikan, namun bisa dipercanggih dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi komputer dan internet dalam lokakarya atau seminar berbasis web (webinar).  Teknologi juga dapat digunakan untuk membantu proses fasilitasi forum yang cukup besar. Kalau lihat tayangan di atas, jelas contoh ini bukan dilakukan dalam fasilitasi forum masyarakat. Tapi, boleh-boleh saja kalau mau memperkenalkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui forum masyarakat toh? Sekalian untuk mengatasi ‘kesenjangan dijital’ (digital divide) masyarakat.

***

CONTOH RANCANGAN METODE BERBASIS METAPLAN

Anda bisa saja membuat sendiri adonan dari tepung terigu dan bumbu lainnya untuk membuat pisang goreng, tapi bisa juga membeli adonan yang sudah jadi buatan pabrik, ya kan? Begitu juga dengan metaplan, bisa Anda merancang sendiri atau menggunakan rancangan orang lain.

Contoh rancangan metode berbasis metaplan yang saya tahu selain metode ZOPP atau metode fasilitasi perencanaan berbasis kartu-kartu metaplan, adalah metode Visualisation in Participatory Programmes (VIPP) yang juga berkembang dari Jerman.  ZOPP dan VIPP ini kemudian popular mendunia selama puluhan tahun.  Akan ada  tulisan terpisah untuk pengenalan ZOPP dan VIPP.

Selain itu saya sudah memperkenalkan sebuah metode yang disebut Future Search Conference (FSC)  atau Lokakarya Menggagas Masa Depan dalam tulisan sebelumnya.

FSC juga merupakan metode berbasis kartu-kartu dengan ukuran diperbesar karena forumnya berjumlah cukup besar (lebih dari 50 orang, kurang dari 100 orang) sehingga kartu-kartunya juga besar-besar. Untuk membuat alur sejarah (timeline) dipakai kertas yang menjadi bahan baku pencetakan Koran. Gulungannya besaar sekali…. Waduh, beli dimana ya? Kalau saya sih pakai kerrtas plano saja disambung-sambung dengan selotip kertas…. Jadi deh…..

Hati-hati menggunakan metode yang merupakan karya orang lain, sebab bisa saja sudah dipatenkan dan hanya fasilitator berlisensi yang boleh menggunakan. Halaaaahhhh, bikin saja rancangan metode sendiri dan beri nama sendiri….

***

Teknologi manual selalu yang terbaik buat fasilitator masyarakat maupun fasilitator canggih di forum multipihak yang pesertanya manajer atau pimpinan lembaga.  Jadi, siapa bilang metaplan itu kuno?

Kalau fasilitasi Anda tidak menarik, coba periksa apakah itu karena forum Anda kehilangan nilai dan tujuan yang mampu memberi energi ke dalam forum.  Peserta maupun Anda sendiri tidaklah menyukai forum semacam itu….

Lha, forumnya cuma sekedar kegiatan menghabiskan anggaran di akhir tahun, kan?

***

Fasilitator (Tidak Boleh) Sakit!!

Standar

Tugas pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan public masih jauh dari kenyataan. Kenyataannya, orang miskin dilarang sakit! Karena biaya berobat dan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih sangat mahal sehingga bisa dikatakan tak terjangkau oleh orang miskin.

Juga ada istilah orang miskin dilarang sekolah! Karena biaya pendidikan juga mahal dan secara ‘terang benderang’ semakin bernuansa bisnis ketimbang pelayanan publik.

Bagaimana dengan saya, kalau sakit? Saya bisa jatuh miskin kalau sakit yang agak serius atau serius.  Kalau anak-anak saya tidak bisa tembus jalur perguruan tinggi negeri, kami juga jelas kelabakan mencari alternative perguruan tinggi yang terjangkau dan bermutu.

Begitulah, jurang antara si kaya dan si miskin malah semakin terbentang lebar karena pelayanan publik yang mahal menimbulkan situasi kerentanan pada kita.

***

Seorang fasilitator sakit, sama saja seperti petani yang sakit, atau pedagang kaki lima. Tidak ada lembaga yang menyediakan jaminan atau asuransi kesehatan. Beda dengan buruh atau pun pegawai yang punya jamsostek maupun askes. Saya jadi teringat ‘kisah sedih’ seorang fasilitator PNPM yang sudah bekerja sekitar 10 tahunan dan bercita-cita ‘pensiun dari proyek tersebut supaya bisa kumpul dengan keluarga dan kemudian tabungannya dikembangkan sebagai modal usaha. Kita tahu bahwa menjadi fasilitator PNPM itu bergaji lumayan tapi resikonya berpisah dengan keluarga karena tidak boleh ditempatkan di daerahnya sendiri.  Saya tidak tahu apakah sebagian biaya pengobatan dibantu oleh lembaga PNPM. Tapi  cerita sedihnya, fasilitator tersebut sakit yang cukup serius yaitu ‘lever’ sehingga tabungannya pun ludes digunakan untuk biaya berobat….. Sedihnya bukan main tergabar di raut wajahnya saat bercerita tentang musibahnya itu.

Lembaga saya pun tidak menjamin sepenuhnya bila stafnya sakit serius. Ada plafon anggaran per tahun untuk sakit yang kurang serius (berobat jalan), tapi bila harus opname lembaga tidak mampu membantu banyak. Inilah yang membuat sedih menjadi seorang fasilitator.

Bahkan saya sendiri pun tidak sampai hati membebani lembaga bila sakit.  Tapi ya cobaan datang ketika saya sakit dan harus opname karena demam berdarah dan gejala tifus. Selain itu juga bonus penyakit alergi (kaligata) yang menyerang kalau saya sedang stamina turun atau sakit.

Rasanya berat hati menggunakan uang tabungan untuk membiayai berobat apalagi jumlahnya lumayan. Begitu juga sewaktu suami harus operasi usus buntu dan terkena demam berdarah. Syukurlah kedua anak saya sehat-sehat sejak bayi sampai sekarang bisa dibilang tidak pernah sakit.

***

Karena itu, kita tentu senang sekali melihat menteri kesehatan tampil di TV dan menjelaskan jaminan kesehatan sebagai salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang disebut sebagai BPJS Kesehatan dan berlaku bagi semua warganegara Indonesia. Termasuk fasilitator, petani,  dan pelaku usaha sektor informal dong…. Program ini dicanangkan di awal tahun 2014, sehingga saya jadi su’udon bahwa ini terkait dengan jelang Pemilu 2014….  Tapi ya tetap saja senang akhirnya program kesehatan berprinsip universal yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk seluruh warganegara Indonesia, bukan hanya pegawai negeri saja….

Sejak  Januari ini, setiap saya menghadap loket pendaftaran di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung karena masih sedang berobat, pertanyaan  pertama petugas adalah: “Pakai Asuransi?”

Sampai sekarang saya masih menjawab “Tidak”.

Lho, kenapa belum ikut BPJS kan lumayan pengobatan gratis? Saya pernah ke Kantor BPJS tapi ngantrinya bukan main. Ya, sudah… nanti saja tunggu sampai tidak terlalu ngantri.

Meskipun terdapat banyak nada pesimis terhadap program berlabel ‘gratis’ dari pemerintah yang dalam pelaksanaannya ternyata ‘tidak memadai’  atau sekedarnya (misalnya selalu dibilang daftar obat yang tersedia hanya ini, sedangkan obat yang tidak ada dan harus beli keluar lebih banyak…). Lagipula kenapa harus diberi label ‘gratis’ kan masyarakat membayar pajak untuk membiayai pelayanan public?

Yah, begitulah pemerintah kita…. Jangan berharap terlalu banyak lah….

***

Sebaiknya, fasilitator tidak sakit. Tapi ya ikhlas saja bila menghadapi cobaan ini. Ikhlasnya bukkan soal materi saja yang habis begitu banyak menurut ukuran kocek saya. Tapi ikhlas mengakui bahwa saya juga semakin tambah umur dan kondisi fisik dan mental pun semakin menurun. Ini sekaligus peringatan bagi saya untuk menjaga kesehatan dan menyayangi tubuh sendiri….

Jangan suka menunda kencing dan makan.  Tidur dan istirahat cukup. Perbanyak minum air putih. Sempatkan jogging secara rutin setiap pagi. Itu yang tidak pernah saya prioritaskan selama ini. Padahal hal-hal itu sederhana, tapi sering kita abaikan….

Akibatnya saya mengalami drop stamina dan meski sakitnya tidak parah tapi berkepanjangan…. Terutama gigi yang selama ini tidak pernah diperiksa dan dirawat dokter gigi secara regular sehingga sekarang pun saya menjadi pasien jangka panjang dokter gigi akibat gigi-gigi saya mulai rapuh. Gigi saya dirontgen dan dibersihkan keraknya. Sekarang sudah berjalan 2 bulan perawatan dan penanganannya…

***

Saya sedang di salon, tukang gunting rambut yang sedang menggarap kepala saya berkomentar. “Santai saya, Mbak…. Usia juga yang membuat kulit, rambut, dan badan kita berubah….”

Saya hanya tersenyum ketika melihat di cermin si tukang guntingn rambut ini berkepala botak.  “Saya mau dibotakin saja….” Kata saya.

“Jangaaaan, dipotong pendek saja….” Katanya.  “Terus nanti pakai shampoo buat numbuhkan rambut….”  Katanya lagi, sama sekali tidak bernada iklan.

Hanya dengan santai dan gembira, Insya Allah kita tetap sehat dan bahagia…. begitu kata tukang gunting rambut langganan saya itu untuk menghibur hati saya yang nampak sedih…. Sedih rasanya rambut  kok rontok karena sakit dan terasa menipis….

Betul juga ya…. Sakit itu sering distimulasi oleh perasaan hati yang tertekan. Sakit juga akan lebih sulit dan lama sembuh kalau kita menjadi tertekan karena mengalami musibah sakit.

Itu sebabnya kita selalu mendoakan kesehatan orang lain ya…. Sehat itu anugerah…. Syukuri dan rawatlah dengan baik….

***

Buat yang belum tahu apa itu BPJS Kesehatan, silakan baca dulu berikut ini: Buku Saku BPJS Kesehatan.

***

PEMBERDAYAAN sebagai Kerja Fasilitator Masyarakat

Standar

PEMBERDAYAAN merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam program pembangunan. Bukan hanya sebagai prinsip. Bukan pula sebagai proses kerja. Melainkan juga sebagai judul program.

PNPM misalnya. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Juga sebagai kata dalam sebuah profesi, yaitu FPM.

Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Ini adalah nama resmi profesi fasilitator yang sudah didaftarkan di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak tahun 2012.

***

PEMBERDAYAAN merupakan kata-kata yang terlalu sering diucapkan tapi tidak dimaknai. Bahkan hanya untuk mengenal arti harfiahnya saja masih banyak orang yang tidak berusaha memahami. Pemberdayaan berasal dari kata benda (noun) Bahasa Inggris yaitu empowerment. Kata dasarnya power, artinya daya atau kekuatan.

Bagaimana kita mengartikan pemberdayaan tergantung pada teori dan konsep yang dipakai. Saya akan memperkenalkan pengertian Pemberdayaan berdasarkan teori dan konsep yang dikembangkan oleh Robert Chambers dan banyak digunakan sebagai kerangka pemberdayaan dalam menggunakan metodologi pendekatan partisipatif program pengembangan masyarakat (community development).

Pemberdayaan artinya adalah sebuah proses membuat berdaya pihak yang tidak/kurang berdaya (the powerless) dan sebaliknya mengurangi orang/pihak yang terlalu dominan atau berkuasa (the powerfull) agar terjadi pola relasi kekuasaan (power relations) yang berimbang dan harmoni dalam sebuah tatanan masyarakat.  Sebenarnya skala hubungan kekuasaan yang dimaksud oleh Chambers itu bukan hanya dalam skala komunitas (hubungan antara elit lokal dengan warga),tetapi juga dalam skala negara (hubungan antara pusat pembangunan dan wilayah periferi atau pinggiran) dan skala global (hubungan antara negara kaya-miskin).

Tentu saja sebaiknya Anda membaca sendiri buku dan tulisan Rober Chambers sendiri untuk memahami konsep ini antara lain dari buku berikut:

  • Whose Reality Counts, Putting the First Last, Robert Chambers, Intermediate Technology Pub., 1997.
  • Rural Appraisal: Rapid, Relaxed, and Participatory, Discussion Paper, Robert Chambers, IDS, 1992.
  • Rural Development; Putting The Last First, Robert Chambers, Longman Scientific and Technical, 1983.

Buku yang sudah diterjemahkan:

  • Pembangunan Desa; Mulai dari Belakang, Robert Chambers, LP3ES, 1987.
  • Participatory Rural Appraisal (PRA); Memahami Desa secara Partisipatif, Robert Chambers, Oxfam – Yayasan Mitra Tani, 1996.

***

MENGUKUR PEMBERDAYAAN masyarakat sebagai sebuah capaian program tergantung pada rumusan yang dibuat oleh perancang program yaitu lembaga pembangunan, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah, lokal, nasional maupun internasional yang mengerjakan program pengembangan masyarakat atau program pemberdayaan masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Yang jelas, ukuran pemberdayaan haruslah merupakan kriteria-indikator perubahan pola relasi kekuasaan, baik itu ekonomi, sosial, maupun politik. Baik itu antara berbagai kelas sosial dan ekonomi, elite dan rakyat, maupun perempuan dan lelaki di dalam masyarakat patriarki yang masih memiliki ketimpangan pola relasi kekuasaan antar kelas, ras, kelompok, generasi/usia dan gender.

Sebagai salah satu kerangka konseptual untuk bisa membuat kriteria-indikator pemberdayaan bagi program kita, dapat digunakan  tujuh (7) macam jenis kekuasaan dari Jim Ife.  Ketujuh jenis kekuasaan ini satusama lain saling berhubungan dalam cara-cara yang kompleks, dan kategori (jenis) yang lain dapat saja di tambahkan.

Kekuasaan atas kesempatan dan pilihan pribadi. Agenda pemberdayaan, seharusnya bekerja untuk mengembangkan kemampuan individu dalam menentukan berbagai pilihan pribadi.

Kekuasaan atas definisi dari kebutuhan. Pada sudut pandang pemberdayaan, seharusnya masyarakat diberikan kekuasaan untuk mendefinisikan dan merumuskan kebutuhan mereka sendiri dan agar masyarakat mampu mendefinisikannya maka proses pemberdayaan menuntut adanya akses terhadap pendidikan dan informasi.

Kekuasaan atas ide. Untuk mengurangi dominasi elite kekuasaan atas ide perlu dikembangkan kapasitas warga masyarakat dalam memasuki forum dialog dalam pembuatan keputusan publik sehingga pendidikan (formal dan non-formal) merupakan aspek penting dari pemberdayaan.

Kekuasaan atas intitusi. Strategi pemberdayaan juga bisa bertujuan untuk meningkatkan akses dan kontrol warga masyarakat terhadap institusi-institusi yang membuat keputusan publik,  selain upaya perubahan terhadap institusi-institusi ini agar lebih terbuka, responsif, dan akuntabel.

Kekuasaan atas sumber daya. Salah satu strategi pemberdayaan adalah semaksimal mungkin memberi akses pada banyak orang terhadap pembagian dan penggunaan sumberdaya yang lebih merata.

Kekuasaan atas aktivitas ekonomi. Proses pemberdayaan seharusnya juga memastikan bahwa kekuasaan atas aktivitas ekonomi dapat dibagikan (didistribusikan) secara adil meskipun tidak merata atau sama.

Kekuasaan atas reproduksi. Reproduksi tidak hanya diartikan sebagai proses kelahiran, melainkan juga proses membesarkan anak, memberikan pendidikan dan keseluruhan mekanisme (sosial, ekonomi, dan politik) yang mereproduksi generasi penerus.  Kekuasaan atas repoduksi termasuk kategori kekuasaan atas pilihan pribadi dan kekuasaan atas ide.

Sebaiknya Anda juga membaca mengenai hal ini di buku berikut:

  • Community Development ; Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice; Jim Ife, Longman, 1995.

***

Pemberdayaan adalah upaya untuk perubahan tatanan ekonomi-sosial-politik yang lebih adil. Adil dalam hal ini diartikan bahwa terdapat pembagian kekuasaan (sharing power) yang seimbang dan harmoni. Karena negara kita menggunakan sistem demokrasi, maka berarti pembagian kekuasaan (sharing power) yang dimaksud adalah sesuai dengan kaidah demokrasi yaitu kepemimpinan (elit kekuasaan) yang menjalankan kekuasaaanya berdasar mandat dari rakyatnya.

Berikut adalah tulisan berjudul Pemberdayaan yang saya kembangkan dan gunakan sebagai bahan bacaan (handouts) dalam pelatihan untuk staf program pengembangan masyarakat. Sudah lawas (tahun 2003), namun masih tetap relevan dengan masih banyaknya program bertajuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.

Istilah Pemberdayaan yang biasanya menjadi kosa kata kalangan organisasi non-pemerintah malah menjadi judul program andalan pemerintah sejak cikal bakal PNPM di awal reformasi sampai sekarang ini. Program ini barangkali merupakan program yang paling banyak memiliki Fasilitator Masyarakat karena memang sebuah program pemberdayaan membutuhkan proses-proses fasilitasi.

Seorang Fasilitator Masyarakat, tentu perlu memahami dan memiliki keterampilan untuk menjalankan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat.

***

Permainan “Menang Sebanyak Mungkin” (Win or Lose Game)

Standar

Permainan ini dapat digunakan untuk membahas topik kerjasama kolaboratif. Kerjasama kolaboratif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bersama untuk mencapai kepentingan kita (mencapai nilai tinggi) dengan memperhatikan juga kepentingan pihak lain (yang juga ingin mencapai nilai tinggi).  Setelah permainan, biasanya peserta juga bersedia mengakui bahwa mereka terjebak pada pemikiran untuk memenangkan persaingan, sehingga terlupa untuk bekerjasama. Sebenarnya, nilai tertinggi yang bisa dicapai apabila semua kelompok bekerjasama, bisa mencapai 613!!

Intinya kita bisa membangun masyarakat yang menggunakan nilai persaingan (win or lose) atau sebaliknya membangun masyarakat yang memiliki nilai kolektiv untuk bekerjasama bagi kepentingan bersama (win-win) meskipun itu tidak berarti harus sama rata tetapi tidak ada ketimpangan atau kesenjangan sosial yang terlalu jauh. Masyarakat yang sejahtera akan memberi keuntungan bagi semua pihak dengan adanya perdamaian dan ikatan solidaritas.

***

Waktu: 30 – 45 menit

Alat dan Bahan: Metaplan 2 warna (biru dan merah) untuk setiap kelompok, flipchart berisi aturan penilaian, flipchart berisi tabel pencatatan nilai

Jumlah Peserta: 5 – 8 orang per kelompok

Proses:

1. Bagi peserta ke dalam 3 kelompok dan sampaikan cara bermain sbb.:

  • Setiap tim harus menentukan satu orang perwakilan.
  • Setiap tim dibekali dua kartu yang berbeda warna: biru dan merah. Apabila fasilitator memberi aba-aba, perwakilan dari tim harus mengacungkan salah satu kartu (merah atau biru) dan fasilitator akan mencatat nilai perolehan setiap tim dengan aturan sbb.:

 

Klpk 1

Klpk 2

Klpk 3

Nilai (Score)

Biru

Biru

Merah

Biru = 3,  Merah = 0

Merah

Merah

Biru

Merah = 2,   Biru = 2

Biru

Biru

Biru

Biru = -1

Merah

Merah

Merah

Merah = 0

  •  Selama permainan, kartu dipegang oleh perwakilan tim, dan hanya dia yang berhak menggunakannya sesuai peraturan. Tetapi perwakilan tim ini harus berembuk dengan seluruh anggota tim untuk memilih kartu.
  • Tujuan permainan adalah untuk mengoptimalkan pendapatan (nilai) kelompoknya masing-masing.

2. Siapkan tabel pencatatan nilai untuk setiap kelompok (lihat format tabelnya) yang dibuat di atas kertas plano/flipchart. Ambil file Tabel Pencatatan Nilai (Win or Lose Game) ini.

3. —Berikan aba-aba untuk seluruh tim, agar perwakilannya mengangkat salah satu kartu pada saat yang bersamaan. Bila ada kelompok yang terlambat mengacungkan kartunya atau mengacungkan dua kartu, nilai kelompok dikurangi 2 (-2). Lakukan permainan ini hingga 13 ronde (13x aba-aba).

4. —Pada ronde ke 3, 9, 11, tawarkan kesempatan kepada perwakilan setiap tim untuk melakukan perundingan secara tertutup selama 1 menit (ke-3 orang tersebut berunding di luar kelas atau di balik pintu).

—5. Jika sudah, setiap perwakilan tim diminta kembali ke tim masing-masing untuk menyampaikan hasil kesepakatan. Setelah itu, barulah diberikan aba-aba untuk mengangkat kartu dan nilai setiap tim dicatat.

—6. Permainan berakhir setelah 13 ronde selesai dilaksanakan. Catatan: sebenarnya, kelompok bisa meminta kepada fasilitator untuk berunding dengan kelompok lain bukan hanya pada ronde 3, 9, dan 11 saja. Tapi, kalau gagasan berunding hanya muncul dari tawaran fasilitator saja, maka hanya pada 3 ronde tersebut terjadi proses perundingan antar kelompok.

***

Pertanyaan refleksi:

  • Apa yang terjadi dalam permainan ini?
  • Apakah orang bersedia berunding dan bersepakat? Mengapa?
  • Apakah orang melanggar kesepakatannya? Mengapa?
  • Bagaimana cara mengatur masyarakat (manusia) kalau ada sifat-sifat serakah, suka melanggar, dan mementingkan diri sendiri?
  • Apa hikmah dari permainan ini?

***

Catatan untuk Fasilitator:

Fasilitator dapat mengingatkan bahwa beberapa kali fasilitator mengulang tujuan permainan ini, yakni: seluruh tim diminta untuk mengumpulkan nilai setinggi-tingginya, dan itu tidak harus mengumpulkan nilai yang lebih tinggi dari kelompok lainnya. Keinginan untuk lebih unggul dan berkompetisi seperti itu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik kepentingan atau penghambat upaya penyelesaian konflik antar pihak.

Permainan ini dapat digunakan juga untuk membahas sikap-nilai peserta terhadap konflik akibat perebutan sumberdaya alam (kekayaan). Di dunia ini tidak mungkin perbedaan kaya-miskin  dan penggolongan lainnya ditiadakan, tetapi perlu adanya suatu perlindungan agar hak-hak banyak orang tidak dilanggar oleh pihak yang kuat atau kaya.

Permainan ini dapat ditarik kepada pembahasan mengenai : bagaimana  caranya mengatur secara adil (dengan adanya sanksi dan insentif secara adil).  Aturan pemberian nilai bisa diubah (diganti) sehingga tidak memungkinkan terjadinya kerjasama, malah mendorong persaingan dan ketidakpedulian sosial (misalnya: tim yang kartunya berbeda sendiri, mendapat nilai tinggi, sedangkan 2 tim yang bersedia kerjasama justru mendapat nilai rendah).

***