LSM Comdev: Riwayatmu Kini

Standar

Setelah reformasi, program-program penguatan tata pemerintahan menjadi marak di Indonesia. Sementara program pengembangan masyarakat yang dilakukan LSM menyusut, berpindah ke tangan pemerintah yang memiliki mega proyek yang disebut PNPM (akhir 1990-an, awal 2000-an).

Hal ini dikarenakan ketergantungan LSM-LSM kepada lembaga donor (funding) asing yang sudah memindahkan dukungannya untuk pemberian teknikal asisten penguatan kapasitas pemerintah daerah.

Sekarang ini yang berkembang adalah konsultan-konsultan pembangunan baik dari kalangan LSM senior maupun perguruan tinggi. Program pembangunannya punya pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM internasional, funding, dan badan-badan PBB.

Lantas, LSM-LSM lokal ini bagaimana?  Senior-seniornya menjadi konsultan-konsultan yang di-hire Jakarta untuk bekerja di tingkat propinsi atau kabupaten/kota, bahkan ditarik ke Jakarta. Lembaganya, yang dulunya sebagai LSM comdev merancang program pendampingan sendiri, sekarang paling banter hanya seagai lembaga pelaksana lapangan dari program LSM internasional dan funding.

Modus kerja LSM lokal pun berubah, menjadi lebih mengejar target-target proyek. Targetnya bernama pencapaian MDGs, pengurangan angka kemiskinan, atau peningkatan IPM.

Jaringan pembelajaran antara LSM mengendur. Keberadaan LSM-LSM yang mengembangkan pembelajaran dengan masyarakat, sekarang ini sudah memudar. Hampir hilang

***

Selain itu, muncul trend LSM menjadi mitra dari pemerintah daerah baik untuk melakukan pelatihan dan teknikal asisten, bahkan melakukan pendampingan masyarakat untuk program pemerintah daerah. Untuk peran tersebut, LSM didanai oleh lembaga funding.

Untuk melakukan peran seperti ini, tentu saja merupakan keunggulan LSM-LSM yang punya kapasitas konseptual kuat dan gagasan-gagasan yang lebih bersifat perubahan sistem, mekanisme dan kebijakan. Makanya, orang-orang perguruan tinggi menjadi penting untuk membentuk LSM atau direkrut oleh LSM di era program teknikal asisten, pendampingan, atau pun menggunakan istilah advokasi kebijakan. Kebanyakan sama saja dalam prakteknya.

Apabila di tingkat lokal tidak ada LSM yang demikian, maka LSM-LSM dari Pusat akan bekerja untuk sekian, sekian, sekian kabupaten/kota untuk melakukan program/kegiatan.

Hal ini seringkali menimbulkan konflik yang ironi, antara LSM lokal (yang tidak kebagian program) dengan LSM yang datang ke daerahnya. Akhirnya, LSM lokal dijadikan sebagai mitra lokal dan muncul istilah sub-granttee. LSM menjadi sub-granttee via LSM yang menjadi granttee funding.

Hahaha, aneh tapi nyata.

***

Pada masa mendatang, mudah-mudahan akan muncul LSM-LSM dengan format berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan jaman.

Seperti apa? LSM Comdev yang dapat menggalang dana masyarakat untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut, sebagai salah satu alternatifnya. Contoh sukses adalah Rumah Zakat dan Dompet Duafa yang semula kelihatannya hanya karikatif, kemudian juga berkembang dengan program/kegiatan pengembangan masyarakat. Saya pernah melihat spanduk kegiatan-kegiatan penguatan ekonomi masyarakatnya.

Selain itu, pengembangan masyarakat juga merupakan konsep yang didorong-dorong dalam penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan meskipun masih panjang ceritanya untuk dilaksanakan. Maklum dana CSR ini jadi rebutan ormas dan partai juga untuk program/kegiatan mereka. Tapi, intinya, ke depan LSM harus menjadi lembaga yang menggalang dana dari daerahnya sendiri termasuk dari Pemda yang membutuhkan kompetensinya, serta dana CSR perusahaan maupun dana masyarakat.

Sedangkan untuk orang-orang yang karakternya advokasi, format alternatif lainnya adalah menjadikan LSM sebagai organisasi yang sifatnya sebagai ruang bertemu warga-warga yang concern dengan masyarakat dan lingkungannya.  Format ini sebenarnya bukan baru, tapi memudar/menghilang karena menjamurnya LSM dalam kurun waktu yang masih dimanjakan funding. Sekarang, yang terjadi adalah sebaliknya, LSM harus terbiasa menjadi organisasi tanpa funding. Menjadi wadah yang mempertemukan orang-orang yang tergerak  untuk berkumpul karena kepentingannya maupun kepeduliannya, misalnya Forum Orang Tua Murid dan forum-forum lainnya yang bersifat terbuka (inklusif) dengan mengusung isu-isu publik.

Jangan sampai yang menguat adalah forum, kelompok atau organisasi yang bersifat primordial dan eksklusif keagamaan saja.

***

2 responses »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s