Fasilitator Musrenbang

Standar

Fasilitator ada di seluruh dunia. Bahkan fasilitator asing juga bisa diundang ke Indonesia untuk memandu sebuah event yang diselenggarakan lembaga internasional. Apalagi di luar negeri itu seringkali mempatenkan sebuah metodologi sehingga hanya fasilitator bersertifikat metodologi tersebut yang boleh menggunakannya. Wah, mana bisa diterapkan di Indonesia yang begitu. Ilmu yang bersifat universal kok dipatenkan. Kapitalis banget ya…

Tapi, fasilitator musrenbang CUMA ada di Indonesia.

Ya, jelas, wong musrenbang hanya ada di Indonesia. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) itu diselenggarakan dengan diberlakukannya regulasi mengenai perencanaan dan merupakan proses tak terpisahkan dengan penganggaran. Jadwalnya reguler, untuk musrenbang desa setiap Januari dan musrenbang kecamatan Januari/Feberuari. Tulisan tentang musrenbang ada tersendiri, dalam tulisan ini saya hanya ingin memperkenalkan tentang fasilitator musrenbang.

***

Fasilitator musrenbang itu jelas berbeda dengan fasilitator pelatihan (pelatih). Juga berbeda dengan fasilitator masyarakat (petugas lapangan). Forumnya bukan forum belajar, meskipun ada aspek pendidikan warga dalam forum musrenbang. Forum musrenbang itu forum publik untuk pengambilan keputusan publik.

Suasananya jelas berbeda. Keputusan dibuat dengan cara musyawarah, sedangkan peserta memiliki kepentingan dan pendapat berbeda. Tugas fasilitator musrenbang jelas menjembatani perbedaan itu untuk memperoleh tujuan bersama (golden bridge) yaitu kemajuan masyarakat. Kalau di desa, berarti kemajuan desa. Kalau di kecamatan, berarti di kecamatan. Artinya, peserta diminta untuk tidak egowilayah (mempertahankan kepentingan desanya sendiri) dan egosektoral (mempertahankan sektor yang jadi masalahnya, misalnya karena petani maka tidak memperhatikan masalah usaha kecil).

Fasilitator musrenbang juga memandu proses musyawarah dengan menggunakan rambu-rambu. Misalnya: kriteria/indikator program pembangunan prioritas yang dikeluarkan oleh Bappeda, pagu anggaran kecamatan (PIK) yang bisa diputuskan dalam musrenbang kecamatan (misalnya 800 juta di kecamatan itu), dan program prioritas di SKPD-SKPD  sektoral yang akan dituju untuk setiap usulan (pertanian, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya).

Selain itu, fasilitator musrenbang juga perlu kegesitan dan ketangkasan karena batasan waktu. Biasanya hanya hitungan jam (beberapa jam) untuk proses musyawarah dan pembuatan keputusan.

Saya menjadi fans seorang fasilitator musrenbang perempuan dari Kabupaten Sumedang yang bernama Teh Endang. Kalau mau kenalan silakan lihat penampilannya sebagai fasilitator di slide show berikut:

FASILITATOR Musrenbangcam Integrasi Ujung Jaya Smd

Meskipun terjadi diskusi dan debat yang sengit, namun si teteh bisa tampil prima.Kerjasama tim (tendem) dua orang fasilitator berjalan dengan baik.  Peserta yang membanting dokumen pastinya baru ikut musrenbang sehinga belum biasa dengan suasana sengit tersebut. Ini tugas ekstra fasilitator untuk mendatanginya langsung dan secara sopan namun tegas menjelaskan prinsip-prinsip musrenbang. Waaah, pak kades langsung menjabat tangan sang fasilitator.

***

Ilmu fasilitasi seperti itu diperoleh darimana? Tentu saja jam terbanglah yang akan melahirkan fasilitator handal.

Bappeda -selaku lembaga yang mengkoordinir perencanaan- menyelenggarakan program pelatihan untuk fasilitator musrenbang secara reguler pada setiap bulan November/Desember sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan musrenbang.

Tentu saja fasilitator musrenbang desa dan kecamatan memiliki latar belakag berbeda. Ada yang dari masyarakat dengan latarbelakang pendidikan dan pekerjaan berbeda, ada juga yang merupakan perangkat atau staf pemerintah desa atau kecamatan. Nah, biasanya kemampuan sebagai fasilitator ya dikembangkan karena suka dan keinginan untuk bisa menjadi fasilitator yang baik. Tentu jarang mencari sumber referensi tentang ilmu fasilitasi musrenbang.

Nah, kalau kita cari di perpustakaan kampus atau internet, maka kita bisa ketemu referensi-referensi tentang pengambilan keputusan publik (public decission making), pengambilan keputusan partisipatif (participatory decission making), teknik fasilitasi pengambilan keputusan (decission making facilitation techniques), dan secara khusus juga ada yang mengenai perencanaan masyarakat (community planning).  Sumber-sumber ini menjelaskan keberadaan seorang fasilitator yang bertugas memandu proses pengambilan keputusan secara musyawarah (partisipatif).

***

Apakah musrenbang dilakukan dengan di daerah Anda? Bagus tidak jalannya proses musrenbang, atau hanya basa-basi? Waaah, kalau tidak ada musrenbang berarti daerah Anda tidak menjalankan amanah regulasi tuh. Warga masyarakat berhak ikut menentukan program/kegiatan pembangunan lho….

***

2 responses »

  1. Pernah ikut jadi delegasi Musrenbangkec tahun 2011, ketika kami bertanya maksud dan tujuan Musrenbangkec ini kepada senior, itu mah biasa melak sugan. artinya hanya seperti seremonial saja.

    Mudah-mudahan kedepan masyarakat betul-betul dilibatkan dalam pola pembangunan partisipatif ini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s