Participatory Rural Appraisal: Pengalaman Indonesia

Standar

Pengalaman mengelola Pokja PRA untuk sebuah jaringan dk NTB, NTT dan Timor Timur (sebelum memisahkan diri) memperlihatkan bahwa PRA dikenal cukup luas di Indonesia. Bina Swadaya sebagai lembaga yang memiliki jaringan luas, juga menyebarluaskan metode PRA ini ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu lembaga internasional dan funding juga menjadi promotor.

Bagaimana peta persebaran PRA di Indonesia? Meskipun belum pernah melakukan studi tentang itu, namun dari interaksi jaringan saya mendapat informasi yang menggambarkan bahwa persebaran PRA di Indonesia sebenarnya sangat luas dan dilakukan dalam isu dan cara beragam.

Sekedar hanya untuk mendokumentasikan informasi yang ada di kepala saya dari berbagai kegiatan terkait PRA yang pernah saya terlibat, saya membuat catatan dalam bentuk PPT berikut ini.

PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL-pengalaman di indonesia (catatan 2012)

***

Sumber utama tentang persebaran dan praktek PRA di berbagai negara dapat kita peroleh dari publikasi yang disebut PRA/PLA Notes yang diterbitkan oleh IIED bekerjasama dengan IDS-UK, alamat: www.planotes.org

Tulisan pengalaman penerapan PRA di Indonesia yang pernah dimuat di PRA Notes adalah tentang penerapan PRA sebagai pra musyawarah pembangunan desa (musbandeng) di masa Orde Baru dan sekarang diganti istilahnya menjadi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Pada pelaksanaan musrenbang, PRA juga digunakan untuk tahap pengkajian di tingkat dusun.

***

Ciri persebaran PRA di Indonesia adalah penggunaannya sebagai metodologi pendekatan program pengembangan masyarakat (comdev). Hal ini menjadikan PRA menjadi ciri kalangan LSM comdev (developmentalis) sedangkan Participatory Action Research (PAR) menjadi ciri kalangan LSM advokasi. Dikotomi antara LSM comdev dan LSM advokasi ini pernah mengemuka cukup tajam di Indonesia.

Kalangan LSM comdev dianggap sebagai “tukang pembangunan” yang melakukan kerja-kerja yang menjadi tugas pemerintah. Sedangkan LSM advokasi dianggap “tukang teriak” (demo).

Pada era 1990-an ke belakang, tabu bagi kalangan LSM advokasi untuk bermitra dengan pemerintah. Pada masa itu sikap oposisi terhadap pemerintah masih keras.

***

Saya sendiri terlibat dalam pengembangan PRA sebagai tahap pra musbangdes (era Orde Baru) ketika dilibatkan dalam penyusunan modul P3MD yang merupakan kerjasama antara Ditjen PMD Depdagri dengan GTZ Jerman.

Ketika PRA menjadi tahap pra musrenbang (era Otonomi Daerah), saya terlibat di jaringan FPPM yang memberikan teknikal asisten dalam penyusunan SEB Musrenbang yang pertama tahun 2004 dan diterbitkan setiap tahun sampai terbitnya Permendagri 66/2007. Di jaringan ini saya terlibat dalam pengembangan panduan, modul pelatihan, dan penyelenggaraan pelatihan fasilitator musrenbang untuk berbagai daerah.

Jadi, bisa dikatakan bahwa PRA di Indonesia saat ini menyebar luas karena diterapkan sebagai metode perencanaan pemerintah yang tentunya berskala nasional.

***

Bagaimana perkembangan di kalangan LSM saat ini?

Tentunya PRA masih digunakan oleh LSM-LSM comdev yang sudah lama mengenal dan menerapkan PRA. LSM-LSM mitra jaringan yang dulu belajar bersama di Pokja PRA misalnya, masih tetap menggunakannya. Pelatihan-pelatihan PRA sudah dapat dilakukan oleh lembaganya. Bahkan lembaga yang dulu pernah mendapat pelatihan di Pokja PRA sudah dapat memberikan pelatihan PRA kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Sekarang ini, partisipasi sudah menjadi keran yang terbuka. Itu sebabnya, dalam tulisan sebelumnya saya mengatakan generasi sekarang mungkin agak sulit menghayati suasana Orde Baru. Sebelum tahun 2000-an, apalagi pada tahun 1990-an ke belakang, kata “partisipasi” masih sesuatu yang “haram” di Indonesia. Berbahaya. Patut dicurigai.

Sekarang ini justru kita harus belajar tentang partisipasi dengan cara lain. Bukan belajar mengatakan apa pendapat kita, apa pikiran kita, atau meneriakkan hak kita. Tapi belajar mendengarkan pendapat orang lain, pikiran pihak lain (terutama pembuat keputusan), dan bersabar dengan proses-proses partisipatif karena itu melibatkan banyak pendapat dan pikiran pihak lain.  Ada hak-hak dan kewajiban orang lain bukan hanya kita sendiri.

Partisipasi yang “kebablasan” . Begitulah istilah berbagai pihak terhadap cara-cara partisipatif yang mengutamakan proses ketimbang hasil. Padahal keduanya sama penting.

Sekarang ini, mengemuka istilah partisipasi dalam terminologi demokrasi deliberatif. Partisipasi untuk membuat keputusan publik, seperti musrenbang, misalnya.

Partisipasi demikian memiliki batasan waktu karena sebuah keputusan harus ditetapkan dan dijalankan dalam waktu tertentu.

***

Dulu, barangkali PRA berkarakter instrumen program/proyek karena menyesuaikan diri dengan situasi di masa orde Baru. Namun sekarang sudah tak jaman lagi.

Nah, PRA sekarang harus masuk ke dalam wilayah partisipasi untuk proses pengambilan keputusan publik.  Tantangannya adalah bagaimana melakukan scale-up metode PRA ke dalam skala pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk berkontribusi terhadap pengembangan tata pemerintahan dengan sistem demokrasi deliberatif tersebut?

***

Sharing Learning PRA

Buku PRAEvaluasi PRA

2 responses »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s