Fasilitator Sudah Resmi Menjadi Sebuah Profesi

Standar

Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (LSP – FPM) saat ini sudah dibentuk dan sedang melakukan proses penyiapan kelembagaan dan perangkatnya untuk bisa menjalankan sertifikasi fasilitator. Terbentuknya LSP-FPM yang diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dikeluarkannya dokumen Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (SKKNI FPM) yang diterbitkan sebagai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012, menunjukkan bahwa profesi fasilitator sudah secara resmi dicanangkan di Indonesia.

Apa itu SLP-FPM? Untuk berkenalan dengan lembaga ini silakan mampir ke http://www.lsp-fpm.or.id  dan www.facebook.com/LSP.FPM

***

Ragam Fasilitator sebagai Profesi

Salah satu syarat berdirinya LSP-FPM adalah pembuatan skema sertifikasi apa yang akan menjadi layanan lembaga ini. Ini merupakan perdebatan yang panjang karena apa yang disebut sebagai fasilitator di Indonesia bukan hanya mereka yang bekerja di masyarakat (dalam pengertian desa dan kelurahan), tetapi juga bekerja di tingkat jaringan (kabupaten/kota, propinsi, dan nasional).

Karena itu ragam atau jenis fasilitator itu bisa disusun secara berjenjang, mulai dari fasilitator masyarakat sampai ke fasilitator tingkat jaringan (kabupaten/kota, propinsi, dan nasional), maupun menyamping berdasarkan suatu keahlian tertentu (fasilitator pertanian, fasilitator sosial, fasilitator insfrastruktur desa, fasilitator kesehatan masyarakat, fasilitator Penanggulangan Bencana, dsb.) yang masih belum disusun bagaimana ragam fasilitator sebagai profesi itu akan dikembangkan selanjutnya.

Untuk saat ini, LSP-FPM menerbitkan baru satu jenis sertifikasi bagi fasilitator yang langsung bekerja di masyarakat dengan ruang lingkup kompetensi yang dirumuskan dalam dokumen Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (SKKNI FPM).

Dokumen SKKNI FPM dapat Anda unduh di sini.

LSP FPM kemudian menerbitkan dokumen yang disebut Skema Sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang dapat Anda unduh di sini.

***

Posisi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Pada tulisan sebelumnya, saya menyebutkan bahwa salah satu dasar pengembangan sertifikasi fasilitator adalah Permendagri No.7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat yang mewajibkan desa/kelurahan memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat atau KPM (istilah lain untuk fasilitator masyarakat) bersertifikat.

(Baca: Sertifikasi Fasilitator: Kenapa?)

Ternyata pemikiran awal itu berkembang dan pembentukan LSP-FPM yang sekarang ini sudah tidak lagi hanya berbicara tentang fasilitator di tingkat masyarakat. Meskipun saat ini LSP-FPM baru memiliki skema sertifikasi untuk fasilitator masyarakat, namun ke depannya juga LSP-FPM akan mengeluarkan sertifikasi bagi berbagai jenis fasilitator lain.

Lalu, bagaimana posisi KPM? KPM adalah relawan dari kalangan masyarakat yang mungkin bisa (tetapi saat ini muskil) untuk bisa menjadi FPM. Mengapa? Karena untuk menjadi FPM, berarti harus mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh LSP-FPM dengan sejumlah persyaratan yang sulit dipenuhi para fasilitator masyarakat terutama bagi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Syarat pendidikan formal minimal adalah SLTA harus ditambah pengalaman 7 tahun dan materi uji yang hanya bisa dikuasai bila KPM dapat memperoleh pelatihan sebanyak itu dari pihak luar. Apalagi biaya mengikuti sertifikasi itu total Rp 2.100.000 (Rp 100.000 biaya formulir/pendaftaran, Rp 2.000.000 biaya ujikompetensi sampai terbit sertifikat), sebuah jumlah yang mahal bagi masyarakat, bahkan juga bagi fasilitator lembaga yang bergaji.

Persyaratan dan biaya mengikuti ujikompetensi FPM dapat dibaca di sini.

***

Kalau Begitu, FPM adalah “Orang Luar”?

“Orang luar” artinya bukan anggota masyarakat, dan fasilitator masyarakat sering dibedakan antara yang “orang luar” dengan “orang dalam”. Kalangan LSM sering mnyebut fasilitator yang merupakan “orang dalam” sebagai CO lokal (community organizer) atau fasilitator lokal atau kader penggerak. Para fasilitator atau CO lokal ini biasanya bekerja secara sukarelawan untuk kepentingan masyarakatnya sendiri.

Sedangkan fasilitator masyarakat yang berasal dari luar masyarakat, ditempatkan oleh sebuah lembaga untuk mendampingi sebuah masyarakat. Fasilitator luar ini mendapat insentif dari lembaganya untuk bekerja sebagai fasilitator.

Benar, yang dimaksud sebagai FPM adalah “orang luar”, bukan fasilitator atau CO lokal yang berasal dari masyarakat dan bekerja sebagai pengabdian (relawan). KPM, Kader Posyandu, Karang Taruna, dan berbagai kader dari kalangan masyarakat, nampaknya muskil untuk menjadi fasilitator profesional bersertifikat dan memperoleh sebutan FPM.

***

Sisi Positif Sertifikasi

Sisi positif sertifikasi bagi kepentingan masyarakat adalah masyarakat memperoleh pendampingan dari FPM yang memiliki kompetensi yang teruji bila lembaga program (pemerintah maupun non-pemerintah) masuk ke wilayahnya.

Sedangkan bagi para fasilitator sendiri, sertifikasi diharapkan memberikan jaminan masa depan dari kerja-kerja mereka yang cukup lama karena tersedia jenjang karier profesi ini, juga diharapkan terdapat standar gaji dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik.

Sisi positif bagi pengguna jasa fasilitator (lembaga pemerintah, organisasi sosial, perusahaan yang memiliki program CSR) tentunya adalah jaminan ketersediaan tenaga kerja yang baik (profesional) untuk menjalankan program mereka yang ditujukan untukpemberdayaan masyarakat.

Sisi negatif sertifikasi adalah bila sisi positif di atas tidak dapat dilakukan karena sertifikasi ini dijalankan hanya sekedar sebagai “bisnis” menjual jasa sertifikasi tanpa adanya komitmen pengabdian kepada masyarakat. Supaya mudah dipahami, ibaratkan saja dengan membuat SIM motor atau mobil, jangan sampai ada jalur tak resmi ( SIM tembak) yang harganya mahal tanpa dilakukan ujian yang benar.

Karena saya sempat berkenalan dengan para pengurus LSP-FPM, saya rasa sertifikasi ini akan memberikan kontribusi positif bagi program-program yang membutuhkan para fasilitator handal sebagai ujung tombaknya.

***

Penyedia Layanan Sertifikasi

LSP-FPM berkantor di Jakarta sehingga tidak mungkin menyediakan layanan sertifikasi tanpa membuka tempat di berbagai wilayah Indonesia. LSP FPM bekerjasama dengan berbagai lembaga yang akan menyelenggarakan Tempat Uji Kompetensi (TUP) sebagai perpanjangan tangan LSP FPM.

Untuk mengetahui apakah TUK sudah ada di daerah Anda, silakan saja klik di sini.

Saat ini, belum banyak TUK yang terbentuk karena masih tahap permulaan. Kalau lembaga Anda berminat, silakan mengajukan kepada LSP-FPM untuk menjadi TUK di daerah Anda.

***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s